JEPARA — Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara berkolaborasi dengan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara untuk mengadakan
Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Ruang Seminar Fakultas Syari’ah
dan Hukum UNISNU Jepara pada hari Rabu 30 September 2026. Kegiatan ini diikuti
oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam, untuk menambah pemahaman tentang sistem keadilan Pemilu
dan cara menyelesaikan sengketa sesuai dengan aturan yang berlaku yang akan
berlangsung selama 4 kali pertemuan pada setiap hari rabu dan mulai terhitung
pada Rabu, 30 September 2026.
Penyelesaian
sengketa merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan Pemilu, karena
tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika yang ada hubungannya dengan kepemiluan
sangat luar biasa. Perbedaan kepentingan antara peserta Pemilu maupun dengan
penyelenggara dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Karena itu, penting
bagi mahasiswa untuk mengetahui langkah dan prosedur hukum yang dapat dilakukan
ketika terjadi sengketa.
Ketua Bawaslu
Kabupaten Jepara, Sujiantoko, S.H.I., M.M., menjelaskan bahwa sistem keadilan Pemilu memiliki
peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama proses
Pemilu. Menurutnya, setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme
yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak setiap pihak
tetap dapat terlindungi.
“Ketika terjadi
perselisihan dalam proses Pemilu, penyelesaiannya harus dilakukan melalui
mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap
Sujiantoko.
Sementara itu,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara, Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. mengatakan
bahwa pemahaman mengenai sengketa Pemilu penting bagi mahasiswa hukum.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya perlu mempelajari teori hukum, tetapi juga
perlu mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan ketika menghadapi
persoalan di masyarakat. “Melalui pembelajaraan ini, kita dapat memanfaatkannya
sebagai tempat belajar dan penerapan sistem demokrasi”, ujarnya.
Ia berharap
pemahaman yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan tersebut dapat
menghubungkan materi yang dipelajari di perkuliahan dengan permasalahan hukum
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
“Mahasiswa tidak
hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan
tersebut di masyarakat,” ujarnya.
Anggota Bawaslu
Jepara, Khoirul Abidin, S.E. menjelaskan bahwa sengketa Pemilu memiliki proses yang
cukup kompleks. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami persoalan yang
terjadi sekaligus mengetahui prosedur yang tepat untuk menyelesaikannya.
“Kelas sengketa
ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses
dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui praktik simulasi
penyelesaian sengketa proses Pemilu,” kata Abidin.
Melalui kegiatan
ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai cara penyelesaian
sengketa dalam proses Pemilu. Selain mendapatkan materi, mahasiswa juga
diperkenalkan dengan praktik penyelesaian sengketa melalui simulasi.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai hukum kepemiluan dan membuat mahasiswa lebih memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa dapat ikut berperan dalam memahami dan mengawal proses demokrasi secara kritis dan bertanggung jawab.
Oleh: Mustholihudin
Editor: Tim Layout dan Desain
0 Komentar